Coba kalian klasifikasikan sumber keuangan Negara Republik Indonesia, baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri!
Berikut ini adalah Klasifikasi sumber keuangan Negara Republik Indonesia.
- Pajak.
- Retribusi.
- Keuntungan Badan Usaha Milik Negara serta Badan Usaha Milik Daerah.
- Denda serta Penyitaan.
- Percetakan mata uang.
- Pinjaman.
- Sumbangan, hadiah, serta hibah.
- Penyelenggaraan undian berhadiah.
Jelaskan kewenangan BI selaku pemegang kekuasaan moneter di Indonesia?
- Berikut ini adalah kewenangan Bank Indonesia!
- Menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter.
- Mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- Mengatur serta mengawasi perbankan di Indonesia.
Siapa sajakah yang menjadi objek pemeriksaan BPK? Apa sajakah yang diperiksa oleh BPK?
Objek pemeriksaan BPK yaitu orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, BI, BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum, serta lembaga atau badan lainnya yang juga memanajemen keuangan Negara.
BPK memeriksa proses pemakaian uang negara serta barang milik negara di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan, serta tata usaha keuangan negara, juga pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, serta daftar lainnya yang berhubungan dengan manajemen keuangan negara.
Sesuai tuntutan UUD NRI 1945, sekarang ini sudah terbentuk bermacam lembaga penegak hukum seperti MA, MK, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, serta KPK. Meski begitu, kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan relatif meningkat. Berhubungan dengan hal tersebut, lakukanlah aktivitas berikut.
- Coba kalian identifikasi faktor yang menyebabkan maraknya kasus pelanggaran hukum!
- Rumuskan solusi untuk menghadapi hal tersebut berdasarkan pendapat kalian!
1. Faktor penyebab
- Kesadaran hukum masyarakat yang rendah.
- Kurangnya ketegasan aparat penegak hukum.
- Rendahnya kedisiplinan masyarakat.
- Minimnya contoh serta keteladan dari para pemimpin atau tokoh masyarakat.
2. Rumusan solusi
- Upaya peningkatan kesadaran hukum lewat pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat.
- Penegakan hukum yang lebih tegas serta maksimal.
- Upaya peningkatan kedisiplinan masyarakat.
- Pemberian contoh serta keteladanan dari para pemimpin atau tokoh masyarakat.