Mengapa masyarakat bisa menjadi kacau jika tak ada hukum? Beri suatu alasan!

Mengapa suatu masyarakat bisa menjadi kacau jika tidak ada hukum? Berikan alasannya!

Suatu masyarakat bisa kacau jika tidak ada hukum Karena tiap-tiap manusia memiliki keinginan. Terkadang keinginan tersebut bisa beda satu sama lain. Bilamana tak ada sesuatu yang dijadikan pedoman untuk mewujudkan berbagai keinginan itu. Maka dapat terjadi terjadi semacam benturan-benturan.

Nah, agar kehidupan bisa berjalan secara aman dan tertib, maka perlu terdapat peraturan hidup. Peraturan hidup tersebut dikenal sebagai norma.

Cara hukum menciptakan ketertiban dan keadilan

Bagaimanakah cara sebuah hukum dapat menciptakan ketertiban dan keadilan, serta Beri contohnya!

Hukum tertulis dalam kehidupan sekarang ini punya posisi yang begitu penting untuk kepastian hukum. Walaupun ada hukum yang tak tertulis masih diakui sebagai hukum yang mengikat masyarakat.

Seperti tata tertib sekolah, peraturan di lingkungan rumah tangga, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, UU, dll. Lewat tata tertib sekolah maka seluruh siswa ataupun warga sekolah yang lain bisa menjalankan kegiatannya dengan nyaman serta penuh tanggung jawab.

Peraturan rumah tangga bisa menciptakan saling menghormati dan peduli antar anggota keluarga. Peraturan daerah bisa menciptakan kemakmuran dan keteraturan untuk daerah tersebut dalam mengelola kemasyarakatan. Peraturan pemerintah ataupun UU mampu memberi petunjuk pelaksanaan ataupun teknis di masyarakat tentang arah tujuan pembangunan negara sampai tercipta keadilan untuk semua masyarakat.

Bagaimanakah sebuah peraturan negara dibuat dan bagaimana cara menyebarluaskan pada masyarakat?

Suatu peraturan Perundang-undangan dibuat perlu mencerminkan asas.

  • Pengayoman yaitu tiap-tiap materi muatan peraturan perundang undangan mesti berfungsi memberi perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
  • Kemanusiaan yaitu mesti mencerminkan perlindungan serta penghormatan ham, dan juga harkat dan martabat tiap-tiap masyarakat dengan proporsional.
  • Kebangsaan yaitu mesti mencerminkan sifat dan watak bangsa yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI.
  • Kekeluargaan yaitu mesti mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
  • Kenusantaraan yaitu selalu memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
  • Bhinneka Tunggal Ika yaitu mesti memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Keadilan adalah bahwa mesti mencerminkan keadilan dengan proporsional untuk tiap-tiap warga negara.
  • Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yakni tidak boleh memuat hal yang sifatnya membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
  • Ketertiban dan kepastian hukum yaitu mesti dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat lewat jaminan kepastian hukum.
  • Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yaitu mesti mencerminkan hal tersebut antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.

Sedangkan cara menyebarluaskannya dapat lewat penyuluhan, propaganda di media massa, dialog interaktif antar pemerintah dengan masyarakat, dll.

Cara supaya masyarakat mau patuh terhadap peraturan yang sudah dibuat

Jika kalian adalah pembuat aturan, bagaimana cara supaya masyarakat mau patuh terhadap peraturan yang sudah dibuat?

Agar masyarakat mau mematuhi aturan yang telah dibuat, maka Peraturan tersebut mesti memenuhi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam Pasal 5 dan penjelasannya agar dapat dipatuhi oleh masyarakat, yaitu.

  • Kejelasan tujuan yaitu memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
  • Kelembagaan pembentuk yang tepat, yaitu mesti dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang memang punya wewenang.
  • Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang undangan mesti benar-benar memperhatikan materi muatan yang sesuai berdasarkan dengan jenis serta hierarki peraturan perundang undangan.
  • Dapat dilaksanakan, yaitu mesti memperhitungkan keefektifannya di dalam masyarakat. Entah itu secara filosofis, sosiologis, ataupun yuridis.
  • Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu pembuatannya karena memang betul-betul diperlukan serta punya manfaat manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Kejelasan rumusan, yaitu mesti memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata, serta bahasa hukum yang jelas serta gampang dipahami. Dengan begitu tak memunculkan bermacam interpretasi.
  • Keterbukaan, yaitu dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan sifatnya transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai dapat kesempatan untuk memberi masukan.

Gambarkan 2 kondisi, di mana yang kesatu masyarakatnya patuh hukum, sementara itu yang lainnya tak patuh hukum. Berikan opini kalian dengan memberi alasan situasi mana yang mau dipilih.

Pada situasi dimana masyarakat mematuhi hukum, maka dapat terjadi … contohnya pada masyarakat yang …
Pada situasi dimana masyarakat tidak mematuhi hukum, maka dapat terjadi … contohnya jika …
Dari situasi itu saya memilih untuk situasi … dikarenakan …

Mengapa masyarakat bisa menjadi kacau jika tak ada hukum? Beri suatu alasan!
Kembali ke Atas